Panitia Pilkades Bettet dinilai tidak profesional oleh bakal calon terdiskualifikasi pasalnya surat domisili yang dijadikan dasar untuk mendiskualifikasi calon atasnama Junaidi sama persis dengan Kusmawardi.
Selasa, 13 Oktober 2015
Sabtu, 28 Maret 2015
RASKIN DESA PANAGUAN KECAMATAN LARANGAN TAK KUNJUNG TURUN, KETUM LSM MADAS ANGKAT BICARA
Raskin seyogyanya turun setiap bulan namun atas kebijakan pihak BULOG XII Madura menggunakan sistem Cash and Carry sehingga beberapa desa kesulitan dengan biaya tebus Raskin yang tidak sedikit, berbeda dengan antusiasme warga desa Panaguan kecamatan larangan kabupaten pamekasan yang memberikan biaya tebus Raskin lebih dulu sebelum menerima Raskin melalui kepala dusun (kadus) masing-masing dusun dan lansung diberikan kepada pelaksana desa yang diteruskan kepada koordinator kecamatan bagian kesejahteraan rakyat,munif.
Menurut salah satu aparat desa mengatakan bahwa biaya tebus Raskin di desa kami telah diberikan kepada koordinator. "Biaya tebus raskin telah diberikan kepada pak munif pada hari selasa tanggal 17/03/2015 tapi berasnya belum turun juga, katanya Surat dari BULOG belum keluar" ujarnya heran
Hal ini mendapat sorotan dari ketua LSM MAsyarakat cerDAS, Su'ie. Dia mengatakan bahwa jika hari selasa 31 maret 2015 Raskin belum turun kami akan klarifikasi ke Bulog dan jika tidak ada tanggapan, kami adakan unjukrasa kepada pihak kecamatan bahkan ke pihak BULOG./mir
Senin, 22 September 2014
BlockGrant SMP Miftahul Falah senilai Rp.230 Juta Terbengkalai pelaksanaannya bahkan nyaris tidak dikerjakan
Pemerintah tidak henti - hentinya memberikan perhatian khususnya dalam
bidang pendidikan, berbagai program yang di luncurkan mulai dari
Bantuan Opersional Sekolah (BOS) Bantuan Siswa Miskin (BSM), serta
pembangunan rehab gedung sekolah dan pembangunan ruang kelas baru.
Semua program yang dikucurkan untuk seluruh sekolah negeri dan
swasta.Kucuran dana pemerintah untuk rehab, penambahan ruang kelas
baru banyak di salah gunakan, sebab kenyataan di lapangan masih saja
ada oknum Kepala Sekolah yang nakal dan terkesan mengambil keuntungan
dari satu program yang di terimanya
Seperti Proyek Bantuan sosial / BlockGrant ,bidang pendidikan untuk
tingkat SMP yang di terima oleh SMP Miftahul Falah senilai Rp.230 Juta
terbengkalai pelaksanaannya bahkan nyaris tidak dikerjakan , padahal
pembangunan ini menggunakan sistem SWAKELOLA dan anggaran telah masuk
semua ke rekening Sekolah ( info yang kami himpun bahwa dana tersebut
disinyalir telah di tarik / di cairkan semua oleh Kepala sekolah dari
rekening sekolah ) Hal ini meninbulkan tanda tanya sebab pembangunan
ini terkesan sengaja diperlambat dan tidak dikelola dengan baik
sehingga berdampak kepada Proses Belajar mengajar disekolah tersebut .
Kepala sekolah SMP Miftahul Falah Dusun Daleman Desa Kadur Kecamatan
Kadur Pamekasan yang akrab disapa Rahman ketika dikonfirmasi beberapa
waktu lalu terkesan menghindar terkait penyebab keterlambatan
pembangunan RKB yang dibangun. Sementara dalam kontrak jelas bahwa
setiap keterlambatan pekerjaan akan dikenakan denda keterlambatan
sesuai aturan yang berlaku yang termuat dalam klausul kontrak yang
ditanda tangani oleh pihak sekolah dan PPK yang ada di kementrian
pendidikan dan kebudayaan RI di Jakarta.
Kami mensinyalir anggaran proyek tersebut sudah habis , apalagi pihak
kepala sekolah sangat susah ditemui , mengingat beliau yang menangani
proyek ini dan memegang sepenuhnya dana pembangunan yang telah
ditariknya / dicairkan dari rekening sekolah. hal ini juga belum
memperoleh ketegasan dari SKPD terkait dalam hal ini DINAS PENDIDIKAN
kab.Pamekasan yang seharnya melakukan pengawasan melekat terkait
penggunaan dan pengelolaan anggaran pembangunan ini walaupun secara
regulasi sifatnya Swakelola.
Sekedar info bahwa sebelum pelaksanaan telah di laksanakan worksop
bagi penerima bantuan dana block grant yang bertempat di hotel LOUR IN
jalan Adi sucipto no.47 KRA, Solo, Jawa Tengah mulai tanggal 21-22
juli 2014 dan pada tanggal 23 juli 2014 penerimaan SPK ( Surat
Perintah Kerja)
Dalam waktu dekat Pihak LSM MADAS (Masyarakat Cerdas) akan melayangkan
Surat Laporan kepada pihak yang berwajib bahkan ke pihak IRJEN
KEMENDIKNAS bagian pengawasan terkait berbagai dugaan Pelanggaran
yang dilakukan oleh pihak Panitia pembangunan serta dugaan
penyalahgunaan jabatan dan wewenang oleh kepala sekolah terkait
pengelolaan dana pembangunan sehingga menyebabkan keterlambatan proses
pembangunan sekolah tersebut.
Bagaimana dengan penerima Dana Block Grant yang lain????? /ie
Minggu, 21 September 2014
CAMAT WARU: DANA “PENGAMANAN” ITU ADA DAN TIADA
Berawal dari dugaan tidak terdistribusinya raskin alokasi bulan
agustus desa waru timur,tersiar kabar bahwa camat waru yang akrab
disapa fathorrahman disinyalir terima dana "pengamanan". Hal ini
terbukti dari pernyataan camat waru beberapa waktu lalu saat kami dari
LSM MADAS melakukan audensi di kantor kecamatan waru mengatakan bahwa
dana tersebut bisa dikatakan" ada dan tiada", dikatakan ada karena
dana tersebut memang ada jika mau dikatakan tiada hal itu memang tiada
karena tidak ada dalam prosedur.
Namun hal ini dikuatkan oleh beberapa pernyataan masyarakat bahkan
ikasa keecamatan waru bahwa beliau terima dana tersebut sehingga
beberapa warga kecamatan waru pesimis jika raskin untuk kecamatan waru
dapat terdistribusi dengan baik kepada penerima.
Sekedar info bahwa Dana "pengamanan" tersebut merupakan dana yang
disisihkan sebesar Rp300/kg beras untuk warga miskin yang tidak
didistribusikan kepada penerima. Untuk kecamatan waru ada 130.770kg
jika dikalikan 300 rupiah samadengan 39.231.000. artinya camat waru
diduga mendapatkan dana "pengamanan sebesar Rp.39.231.000,- namun
biasanya akan dibagi untuk beberapa pos tak terkecuali ketua tim
monitoring kecamatan,
bagaimana di kecamatan lain sekabupaten pamekasan?????
agustus desa waru timur,tersiar kabar bahwa camat waru yang akrab
disapa fathorrahman disinyalir terima dana "pengamanan". Hal ini
terbukti dari pernyataan camat waru beberapa waktu lalu saat kami dari
LSM MADAS melakukan audensi di kantor kecamatan waru mengatakan bahwa
dana tersebut bisa dikatakan" ada dan tiada", dikatakan ada karena
dana tersebut memang ada jika mau dikatakan tiada hal itu memang tiada
karena tidak ada dalam prosedur.
Namun hal ini dikuatkan oleh beberapa pernyataan masyarakat bahkan
ikasa keecamatan waru bahwa beliau terima dana tersebut sehingga
beberapa warga kecamatan waru pesimis jika raskin untuk kecamatan waru
dapat terdistribusi dengan baik kepada penerima.
Sekedar info bahwa Dana "pengamanan" tersebut merupakan dana yang
disisihkan sebesar Rp300/kg beras untuk warga miskin yang tidak
didistribusikan kepada penerima. Untuk kecamatan waru ada 130.770kg
jika dikalikan 300 rupiah samadengan 39.231.000. artinya camat waru
diduga mendapatkan dana "pengamanan sebesar Rp.39.231.000,- namun
biasanya akan dibagi untuk beberapa pos tak terkecuali ketua tim
monitoring kecamatan,
bagaimana di kecamatan lain sekabupaten pamekasan?????
Minggu, 16 Juni 2013
GUDANG DAN RUMAH KOS TERBAKAR, DEKAT SPBU ASEM MANIS
GUDANG DAN RUMAH KOS TERBAKAR, DEKAT SPBU ASEM MANIS
Pamekasan
Dua bangunan di Jalan Raya Sumenep, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Senin (17/6) pagi, terbakar. Dua bangunan yang posisinya berdampingan itu adalah sebuah tempat kost milik Rasak, warga Desa Buddagan, Pademawu dan gudang distribusi snackbikuat dan sembako milik UD Subur Mitra Sukses yang juga berdekatan dengan SPBU
Informasi sementara, kebakaran pertama kali terlihat di gudang UD Subur dan terus membesar hingga merembet ke rumah kos di sebelahnya. Walaupun pagi ini hujan mengguyur Pamekasan belum dapat padamkan kobaran api, malah makin beringas melalap semua bangunan di belakang rumah kos UDSubur Mitra Sukses.
Hingga berita ini diturunkan Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran, api masih berkobar meski hujan deras mengguyur di sekitar lokasi dan dua unit mobil pemadam sudah diturunkan.Petugas kepolisian yang datang ke lokasi, hanya mengamankan warga agar tidak mendekat ke lokasi kebakaran namun belum bisa melakukan penyelidikan sebab api masih berkobar. /mir
Pamekasan
Dua bangunan di Jalan Raya Sumenep, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Senin (17/6) pagi, terbakar. Dua bangunan yang posisinya berdampingan itu adalah sebuah tempat kost milik Rasak, warga Desa Buddagan, Pademawu dan gudang distribusi snackbikuat dan sembako milik UD Subur Mitra Sukses yang juga berdekatan dengan SPBU
Informasi sementara, kebakaran pertama kali terlihat di gudang UD Subur dan terus membesar hingga merembet ke rumah kos di sebelahnya. Walaupun pagi ini hujan mengguyur Pamekasan belum dapat padamkan kobaran api, malah makin beringas melalap semua bangunan di belakang rumah kos UDSubur Mitra Sukses.
Hingga berita ini diturunkan Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran, api masih berkobar meski hujan deras mengguyur di sekitar lokasi dan dua unit mobil pemadam sudah diturunkan.Petugas kepolisian yang datang ke lokasi, hanya mengamankan warga agar tidak mendekat ke lokasi kebakaran namun belum bisa melakukan penyelidikan sebab api masih berkobar. /mir
KEPALA UPTD KADUR KAB.PAMEKASAN TEGASKAN BAHWA KOMITE SEKOLAH TIDAK USAH TANDA TANGANI LAPORAN BOS TRIWULAN
KOMITE SEKOLAH TIDAK USAH TANDA TANGANI LAPORAN BOS TRIWULAN
Pamekasan
Pengelolaan BOS yang sudah berjalan enam tahun ini kurang menunjukkan
perubahan yang signifikan. Perubahan yang dimaksud masih rendahnya
transparansi dan partisipasi masyarakat.Rendahnya transparansi tampak
dengan sedikitnya sekolah yang tidak siap memberikan informasi secara
terbuka kepada masyarakat, menunjukkan transparansi dan akuntabilitas
penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) masih sangat rendah.
Padahal, penggunaan dana tersebut mestinya melibatkan orangtua siswa
sejak perencanaan hingga pelaporan. sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 76/2012, seluruh sekolah wajib
memasang pengumuman pemanfaatan dana BOS.
Hasil penelitian Bank Dunia, sebagian besar orangtua siswa pernah
mendengar adanya program BOS. Namun, masih sangat sedikit orangtua
yang tahu informasi yang lebih rinci tentang BOS, terutama menyangkut
jumlah dana BOS per siswa serta penggunaannya.Penelitian Bank Dunia
itu dilakukan terhadap 3.600 orangtua siswa dari 720 sekolah di
sejumlah wilayah di tanah air. Hasilnya, 71,16 persen orangtua siswa
tidak mengetahui laporan BOS dan 92,65 persen tidak melihat papan
pengumuman sekolah tentang penggunaan BOS, 89,58 persen orangtua siswa
tidak berpartisipasi dalam perencanaan BOS (89,58) dan memberikan
masukan/saran kepada sekolah (89,69).penyusunan anggaran pendapatan
dan belanja sekolah, termasuk penggunaan BOS, yang terjadi di
sekolah-sekolah masih bersifat dari atas ke bawah. Tidak heran jika
transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana BOS tidak terwujud.
Lebih ironis lagi seperti yang terjadi pada kepala UPTD Kadur
kab.pamekasan saat mengkonfrontir antara kepala sekolah dengan komite
sekolah di SDN Kertagenah Tengah 1 yang di hadiri oleh wartawan
Jatim Expose bpk Su'ie didampingi wartawan Media Rakyat terkait komite
sekolah yang hampir 10 tahun tidak tanda tangani formulir BOS K-7,
beliau mengatakan bahwa tanda tangan komite hanya dilakukan pada 1
tahun sekali dalam RKAS. Pada saat ditanya bagaimana denga laporan
pertriwulannya beliau dengan tegas mengatakan komite tidak usah tanda
tangani (formulir BOS K-7).
Sedangkan kepala sekolah terdiam saat ditanya mengenai tanda tangan
siapa dalam laporan per triwulan (formulir BOS K-7) namun kepala uptd
kadur terkesan membela bawahannya walaupun telah melakukan kekeliruan.
/su'ie,mir
